Demokrasi di Thailand Harus Kembali Dilaksan

meuria.net - Menurut Asisten Menteri Luar Negeri Daniel Russel pada hari Rabu (16/11/2015), demokrasi di Thailand harus kembali dilaksanakan.

“Kami ingin mengembalikan keterlibatan penuh dengan Thailand ketika negara mengembalikan pemerintahan demokratis,” tutur Russel setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha di Gedung Pemerintah pada hari Rabu, dikutip Bangkok Post.

Pertemuan itu membahas kekhawatiran AS tentang hak asasi manusia yang berada di bawah naungan pemerintahan militer yang terus mengalami ketegangan. Selain hal tersebut, kedua negara juga membahas kerja sama daerah, termasuk kerja sama kesehatan masyarakat dan memerangi perdagangan manusia.

Setelah pertemuan itu Thailand dan AS akan mencoba untuk memperkuat hubungan demokrasi Thailand. Namun Mr Russel lebih menekankan bahwa Thailand harus kembali ke demokrasi elektoral agar hubungan kedua negara itu menjadi produktif.

Sedangkan juru bicara wakil pemerintah Thailand Weerachon Sukhondhapatipak mengatakan pejabat AS agar memahami situasi di Thailand dengan melihat apa yang telah dilalui negara itu.

“Pemerintah tidak bergerak jauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Kita sedang bergerak menuju Thailand dengan demokrasi kuat, dimana orang Thailand berkewajiban sebagai bagian dari tanggung jawab mereka,” ujar Mayjen.

Pertemuan juga membahas perkembangan politik di Thailand dan komitmen negara untuk melaksanakan reformasi yang komprehensif serta kembali ke demokrasi. Kedua belah pihak juga menegaskan pentingnya memperkenalkan hak asasi manusia universal dan kerjasama dalam hal kemanusiaan.

Related Posts:

Tweet