Karena Surat Aset, Penegerian UNIGHA Tertunda

Poto mahasiswa unigha yang hanya bisa melempar baju entah kapan bisa melempat TOGA

SIGLI - Proses untuk penegerian Universitas Jabal Ghafur (Unigha) Sigli, Pidie, masih terkendala karena surat keterangan penyerahan aset dari pihak yayasan ke pemerintah (Dikti) belum diberikan. Hingga kemarin, Pemkab Pidie masih terus berupaya agar kekurangan dokumen penyerahan aset ini bisa tuntas.

“Penegerian Unigha tinggal satu tahap lagi, yakni terkait surat penyerahan aset yang belum diserahkan pihak yayasan. Seharusnya, hal ini tak perlu menjadi kendala, jika saja yayasan mengeluarkan surat yang isinya menyerahkan aset itu kepada pemerintah (Dikti) agar status Unigha bisa segera dinegerikan,” kata Bupati Pidie, H Sarjani Abdullah, usai rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait persoalan ini, Senin (29/2).

Hadir dalam rapat itu antara lain, TM Nurlif yang merupakan tokoh masyarakat Pidie, Safaruddin (YARA) yang mewakili mahasiswa, Mukhlis Mukhtar, Safari Aitami, Afneaty, Nasir Ahmad, Salman Ishak, termasuk Rektor Unigha, Sulaiman MPd.

Sedangkan pihak diundang yang tidak hadir, yaitu Dewan Pembina Yayasan Jabal Ghafur, Drs Hanif Basyah, dan pihak keluarga Nurdin Abdurrahman (mantan Bupati Pidie). Ketidakhadiran dua pihak ini membuat terhambat pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah Unigha tersebut, kemarin.

surat Menteri Hukum dan HAM RI meminta empat pihak bermusyawarah dan mengambil keputusan terkait persoalan ini. Keempat pihak itu, yakni Drs Hanif Basyah (pembina yayasan), Syafari Aitami (pengurus yayasan), Sarjani Abdullah (bupati), dan Safaruddin (perwakilan mahasiswa).

“Dari empat pihak yang harus duduk bersama ini, hanya pihak Drs Hanif Basyah yang tidak menghadiri rapat tanpa ada keterangan, meski sudah berkali-kali kami undang. Padahal, kehadirannya sangat diharapkan untuk mencari solusi atas persoalan Unigha ini,” ujar Bupati Pidie.

Sarjani menambahkan, pihak Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) saat ini masih menunggu surat penyerahan aset berupa lahan dan gedung yang sudah ada, untuk kemudian dikelola oleh pemerintah demi kepentingan bersama.

Tokoh masyarakat Pidie yang turut mendorong Unigha segera dinegerikan, TM Nurlif, berharap semua pihak ikut membantu menyelesaikan masalah ini. Sehingga tidak berdampak pada ratusan mahasiswa Unigha yang terhambat pendidikannya karena tak bisa mengurus administrasi perkuliahan, skripsi, serta ijazahnya. “Kita bukan merampas Jabal Ghafur, bukan ingin mengambil alih. Tapi murni semata-mata ingin menyelamatkan Unigha, karena kampus ini bukan milik orang per orang, tapi sudah menjadi milik masyarakat Pidie,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh pendidikan Pidie, Salman Ishak, juga kecewa dengan berlarutnya persoalan ini, yang membuat merosotnya dunia pendidikan di Pidie, hanya karena terkendala hal-hal yang tak semestinya diperdebatkan. “Akibat dakwi-dakwi ini, yang paling dirugikan adalah mahasiswa. Satu ijazah tak diteken, akan menimbulkan kekecewaan seumur hidup bagi mahasiswa,” katanya.(aya)

Sumber : Serambi

Related Posts:

Tweet