Mantan Presiden RI BJ Habibie Dukung Potong Tangan Koruptor di Aceh

BANDA ACEH - Mantan Presiden RI, Bacharuddin Jusuf (BJ), mendukung usulan sanksi potong tangan bagi para koruptor di Aceh. Bentuk dukungan yang diberikannya dengan cara menandatangi risalah penelitian tentang pidana potong tangan bagi koruptor yang dilakukan oleh Ketua Lembaga Konsultasi dan Mediasi Bersama (LKMB), Muchsin Bani Amin (70).

Muchsin Bani Amin kepada Serambi, Selasa (12/1), menjelaskan, penelitian tersebut sudah dilakukannya sejak 2011. Selama itu pula dia melakukan jajak pendapat terhadap 400 tokoh lokal dan nasional, salah satunya BJ Habibie. 

“Saya langsung mendatangi kediaman Pak Habibie untuk meminta pendapat dan dukungannya,” kata pria asal Desa Padang Kasap, Kecamatan Plimbang, Bireuen ini.

Dukungan tersebut disampaikan para tokoh dan lembaga dalam bentuk tanda tangan langsung dan tertulis yang dia pilih secara acak. Selama melakukan penelitian, Muchsin sudah menemui sekitar 150 tokoh dan beberapa lembaga di Aceh.

Sementara di tingkat nasional dirinya berhasil menjumpai 250 orang. Jajak pendapat tersebut juga diminta kepada semua pemuka agama di Indonesia.

“Sebanyak 400 koresponden saya telah mendukung hukuman potong tangan bagi koruptor. Penelitian ini saya lakukan atas inisiatif sendiri dan biaya sendiri. Hasil penelitian ini sudah saya berikan kepada Gubernur Aceh melalui asistennya beberapa waktu lalu,” ujar Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ini.

Mantan hakim Pengadilan Agama ini menyatakan, dorongan dirinya melakukan jejak pendapat karena tidak sanggup melihat merajalelanya para koruptor di Indonesia.

Saat ini, katanya, perkara korupsi sudah berada dititik nadir. Karena itu, dirinya terdorong melakukan jejak pendapat terkait pidana potong tangan terhadap koruptor untuk kemudian diserahkan kepada Gubernur Aceh dan DPRA.

“Meunyoe broek eungkot jet taboh sira, tapi nyoe sira kabroek, peu yang akan taboh (jika ikan busuk bisa kita kasih garam, tapi jika garamnya sudah busuk apa yang akan kita bubuhkan). Sekarang yang membuat hukum adalah DPR, tapi mereka yang banyak menjadi koruptor. Begitu juga dengan hakim, jaksa, dan polisi, termasuk pejabat dan kelompok partai politik,” imbuh dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah).

Dia mengatakan, korupsi sulit akan dihilangkan jika negara masih memberlakukan aturan yang diciptaan oleh manusia. Namun apabila hukum Tuhan diterapkan, maka prilaku korupsi akan hilang. 

“Kalaupun kita lihat di Cina koruptor dihukum mati, itu karena kepanikan karena tidak ada dasar. Kalau kita ada dasar Surat Al Maidah ayat 38 yang menegaskan bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dihukum dengan hukum potong tangan,” ungkapnya.

Karena itu dia berharap, dengan adanya hasil penelitian itu Pemerintah Aceh dan DPRA dapat menjajaki untuk merancang dan melahirkan qanun potong tangan bagi koruptor. Menurutnya, Qanun Jinayah memang sudah ada di Aceh, tapi tak ada pidana potong tangan bagi koruptor di dalamnya. 

“Saya minta pada saat penyerahan hasil ini nanti agar diundang semua koresponden dan bupati serta wali kota se Aceh,” pungkas Muchsin.

Secara terpisah, anggota DPRA dari Partai PKS, Bardan Sahidi, memberikan apresiasi atas upaya atau ijtihad yang dilakukan Ketua Lembaga Konsultasi dan Mediasi Bersama (LKMB), Muchsin Bani Amin (70).

Dia meminta pemerintah harus menindaklanjuti hasil penelitian itu untuk diformalkan menjadi aturan, apakah diqanunkan atau dipergub.

“Kalau diqanunkan bisa diusulkan melalui Pemerintah Aceh atau bisa menghubungi langsung fraksi di DPRA. Kemudian nantinya fraksi akan memasukkan usulan tersebut dalam Program Legislasi Aceh (Prolega) komulatif terbuka apabila sifatnya mendesak dan penting. Ijtihat itu akan bermakna jika dilegalkan secara formal,” katanya, Selasa (12/1) malam.

Dia mengungkapkan sangat setuju dengan usulan Muchsin Bani Amin, karena kondisi korupsi di Indonesia sudah sekarat. Kendati demikian, saat ini sudah memiliki beberapa qanun untuk memperkuat penegakan syariat Islam di Aceh seperti Qanun Jinayah dan Qanun Pembagian Kewenangan Pelaksanaan Syariat Islam Antara Pemerintah Aceh dan Kabupaten Kota.

sumber: serambi indonesia

Related Posts:

Tweet